Gurita Kapitalisme Politik

Para pembaca yang budiman, berikut adalah artikel dari Budi Setiyono yang telah dipublikasikan oleh media SuaraMerdeka.com pada tanggal 8 Januari 2015. Artikel ini layak disimak dengan seksama. Semoga bermanfaat.[red]

*******

JOKOWI, setidaknya dalam bingkai berita media, adalah presiden yang merak-yat dan punya empati besar terhadap kepen-tingan wong cilik. Akan tetapi, kesan itu per-lahan pudar manakala di episode awal pe-merintahannya, dia justru membuat ke-bijakan-kebijakan yang menghantam hajat dasar kehidupan rakyat banyak. Kenaikan harga BBM, elpiji, tarif dasar listrik, dan tiket kereta api ekonomi, untuk menyebut beberapa di antaranya, telah membuat sekarat sebagian besar rakyat yang berpeng-hasilan kecil.

Apakah Jokowi telah berubah? Apakah kebijakan itu memang pro-rakyat — karena siapa tahu dalam jangka panjang akan me-nyejahterakan rakyat kecil? Terlepas de-ngan apa pun yang terjadi, sesungguhnya kita memang perlu bersikap kritis terhadap fenomena politik. Dalam dunia politik, peri-stiwa yang sesungguhnya terjadi, belum tentu sama dengan apa yang ada dalam beri-ta di halaman-halaman berita media massa. Beberapa ilmuwan politik telah lama memperingatkan bahwa kita akan kecewa kalau melihat politik di permukaan. Menurut llmuwan politik Bertell Ollman (2000) dan Charles Lindblom (1981), misal-nya, politik sering dipahami layak-nya mitos, karena mengasumsikan adanya kenetralan, universalitas, kese-taraan, demokrasi, dan kedaulatan di dalamnya. Padahal, realitasnya tidak demikian. Kritik Lindblom berkaitan de-ngan adanya asumsi-asumsi yang bias dari ilmu politik yang dia temukan di sebagian besar pengajaran oleh para ilmuwan. Ilmu politik (atau setidaknya yang diajarkan oleh para ilmuwannya) sering mengasumsikan adanya nilai idealistik dalam prinsip ”demokrasi”, ”kedaulatan”, atau juga ”mekanisme yang netral” dalam proses politik. Seolah-olah rakyat biasa betul-betul dapat berperan dan memiliki kemampuan secara independen untuk menentukan kehidupan negara.

Kenyataan riilnya, konsep-konsep itu hanyalah semacam dongeng fiksi karena negara dan pemerintah bukanlah entitas yang betul-betul berusaha untuk melayani kebaikan bersama, melainkan hanyalah pe-layan kepentingan eksploitatif para elite.Kebijakan apa saja yang akan disusun, bagaimana prosedurnya, siapa yang melak-sanakannya, tidaklah dibuat dengan — atau sangat sedikit dipengaruhi oleh — rakyat biasa. Hampir semua diatur oleh segelintir elite di kursi kekuasaan yang didikte oleh para pemodal, yakni kaum kapitalis, yang telah membiayai kompetisi dan kontestasi para politikus dalam pentas kekuasaan. Memiliki Kepentingan Lindblom menemukan banyak contoh yang membuktikan bahwa ilmu politik lebih bermanfaat bagi mereka yang ingin mem-pertahankan status quo daripada mereka yang ingin mengubahnya. Jadi dia seolah mengemukakan bahwa tidak ada ”demo-krasi” atau ”kedaulatan” yang sesungguh-nya dalam dunia nyata. Semua itu hanyalah dongeng yang fiktif! Bayangkan, bagi seorang presiden yang punya uang hanya beberapa miliar harus membiayai kampanye yang anggarannya sangat besar, mencapai pu-luhan triliun rupiah. Dari mana lagi dia men-dapatkan dana besar itu kalau bukan dari para sponsor, yang tentu saja akan menuntut kebijakan yang favorable bagi kepentingan mereka. Siapa pun akan lupa akan janji-janji manis kampanye, manakala dia harus mem-bayar lunas kontribusi sponsornya. Penting untuk dicatat, politik bukanlah medan yang terpisah dari ekonomi. Kedik-taktoran kaum kapitalis perlu mendapat ja-minan ”legitimasi politik yang demokratis” dari seluruh rakyat. Dalam periode pertum-buhan ekonomi negara kita yang masih le-mah beserta ketimpangan yang menyertai-nya, kelas kapitalis memiliki kepentingan untuk memaksakan persetujuan itu dari publik yang belum sepenuhnya waspada dari permainan mereka. Akibatnya, kebijakan-kebijakan peme-rintah hanyalah merupakan ”pre-design order” mereka, yang harus dibayar mahal oleh rakyat, celakanya cukup dengan imbal-an uang transpor pada saat kampanye. Pertanyaannya, mengapa para ilmuwan politik jarang yang bersikap kritis, bahkan berpartisipasi dalam sandiwara manipulatif ini? Bagi Lindblom, hal itu disebabkan me-reka tidak berdaya dengan sistem yang su-dah sangat menggurita: imbalan dalam pe-kerjaan, dana hibah, dan kekhawatiran ke-hilangan status yang bergengsi dalam mainstream pemikiran yang ada, dilengkapi dengan sanksi bagi mereka yang berani meninggalkan pola manipulatif ini. Mereka tidak mau kehilangan berbagai macam ”permen manis” yang disediakan kaum kapitalis, sekaligus panggung popu-laritas di media. Semua hal ini menyebab-kan para ilmuwan itu menolak untuk meng-konfirmasi kenyataan, begitu banyaknya orang yang tidak berpendidikan telah dibodohi dalam permainan-permainan politik yang tidak transparan. Tapi sesuatu yang lain selain kenaifan, kepentingan pribadi, dan ketakutan untuk terlibat dalam penolakan ini, adalah bahwa sifat dari sistem dan permainan politik yang lentur dan rumit. Misalnya, sulit menjawab pasti siapa sebenarnya sponsor para capres Jokowi dan Prabowo (bahkan juga dulu SBY, Mega, Jusuf Kalla) dan apa kepenting-an mereka? menghadapi ketidakpastian ini, ilmuwan politik banyak yang terjebak dalam salah tafsir dan berdiam diri untuk bersikap kritis.

— Budi Setiyono MPol Admin PhD, dosen Ilmu Politik Universitas Diponegoro